Sri Sultan Hamengku Buwono X belum pasti Maju Pilpres 2009

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan belum mau menjadi calon presiden pada pemilu 2009 karena belum mendeklarasikan diri.

"Saya belum pernah (mencalonkan diri) mau karena saya belum mendeklarasikan diri. Saya bukan kandidat," kata Sri Sultan setelah menjadi pembicara dalam acara JCI (Junior Chamber International) Indonesia di Jakarta, Selasa (22/7).

Dia juga mengatakan, belum ada satu pun partai politik yang mendekati dan melamar dia untuk dijadikan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

Ketika ditanya apakah bersedia dijadikan capres apabila ada partai politik yang melamarnya, dia mengatakan belum tentu.

"Ya belum tentu (bersedia jadi capres atau cawapres). Nanti akan terjadi negosiasi dulu," katanya.

Sri Sultan memprediksikan partai politik baru akan menyebutkan capres dan cawapres mereka setelah pemilihan parlemen dan setelah undang-undang pemilu selesai diundangkan.

"Mereka (partai politik) akan melihat hasil pemilu parlemen. Bila partai yang menang di atas 15%, pasti akan mencalonkan ketua partainya sendiri (untuk maju capres)," kata Sri Sultan.

Mengenai banyaknya pemimpin, ketua partai politik atau seseorang yang mempromosikan diri dia menilai agar tidak hanya pamer politik tetapi juga bisa mengimplementasikan kepemimpinannya.

"Percuma pamer kalau tidak implementatif," katanya.

Sri Sultan juga mengharapkan agar kaum muda diberi kesempatan untuk bisa memimpin karena kaum muda merupakan agen perubahan.

Sebelumnya, beberapa institusi menyebutkan nama Sri Sultan Hamengku Buwono X muncul sebagai capres 2009.

Survei Indo Barometer yang dilaksanakan 5-16 Juni 2008 mencatat, jika pemilu dilaksanakan hari ini maka Megawati Soekarnoputri akan unggul (26,1%), sementara SBY berada di posisi kedua, yakni 19,1%. Posisi ketiga ditempati Wiranto (7,8%), selanjutnya Abdurrahman Wahid (5,3%), dan Sri Sultan Hamengku Buwono X (4,8%).

Survei Indo Barometer juga menunjukkan tingkat dukungan untuk calon presiden Megawati Soekarnoputri terus meningkat dari 27,4 persen pada Desember 2007 menjadi 30,4 persen di Juni 2008, demikian hasil survei Indo Barometer.

"Popularitas Megawati meningkat signifikan. Hasil survei Mei 2007 menunjukkan 22,6 persen responden memilih Megawati, lalu naik menjadi 27,4% (Desember 2007), selanjutnya 30,4% (Juni 2008)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, di Jakarta, Minggu (29/6).

Center for Information and Development Studies (CIDES) menilai setidaknya ada lima nama di internal Golkar yang layak menjadi bakal calon presiden Partai Golkar untuk 2009-2014.

Dua di antaranya duduk sebagai eksekutif partai serta tiga lainnya merupakan Dewan Penasihat DPP Golkar, yakni Jusuf Kalla, HR Agung Laksono, Surya Paloh, Letjen TNI (Pur) Prabowo Subianto, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X, ujar Direktur Eksekutif CIDES, Syahganda Nainggolan di Jakarta, Kamis (26/6)

Salam Hangat Bagi Anda Semua
Gbu Olang

Kalah di Pilkada, Golkar Tak Perlu Gelar Munaslub

Partai Golkar tak perlu menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk meminta pertanggungjawaban dari Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla setelah partai berlambang pohon Beringin ini mengalami kekalahan di sejumlah pemilihan gubernur di beberapa daerah.

"Harus segera dilakukan evaluasi kinerja dari pengurus DPP, tetapi tanpa Munaslub. Kekalahan Partai Golkar tidak dapat ditimpakan kepada JK," kata fungsionaris DPP Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi seusai acara kunjungan kerja Komisi I DPR RI di Kantor Pemerintah Provinsi Jateng, Senin (21/7).

Yuddi mengatakan, mekanisme di Golkar sangat birokratis dalam menentukan calon gubernur untuk ikut pilkada. Golkar menggunakan aturan konvensi atau rapat pimpinan daerah (Rapimda) di mana masing-masing struktur partai memiliki persentase dalam memilih.

Ia melihat pemilihan calon dengan konvensi tidak menjamin menghasilkan calon sesuai pilihan dan harapan masyarakat. Konvensi memang merupakan mekanisme demokrasi untuk menunjukkan bahwa keputusan diambil secara bersama dengan keterlibatan pengambil keputusan tidak didominasi oleh DPP, tapi juga DPW, DPD, dan seluruh unsur-unsur partai dilibatkan.

Disinggung mengenai kekalahan di Jateng, apakah ada sanksi untuk Bambang Sadono, Yuddy mengatakan, bila ada sanksi kepada yang bersangkutan itu tidak adil. Bambang Sadono hanya merupakan obyek dari kesalahan Golkar dalam mengambil keputusan. Yang menentukan maju dan tidaknya Bambang ada banyak pihak, yakni: DPP, ketua korwil, desk pilkada, ketua bidang pemenangan pemilu, ketum Golkar juga bertanggung jawab.

"Jadi tidak sepenuhnya kesalahan itu ada pada Jusuf Kalla," katanya.

Ia menilai alasan utama Golkar kalah di beberapa pilkada karena tidak cermatnya Golkar dalam menentukan calon yang akan diusung. Mereka yang diusung parpol dan kalah, terbukti calon yang tidak dekat dengan masyarakat.

"Jadi Golkar harus mau meninjau ulang mekanisme seleksi, ada yang salah, sehingga dalam pilgub calon-calon Golkar banyak yang bertumbangan, karena memilih orang salah," katanya.

Menurutnya, evaluasi kinerja harus ada penghargaan dan sanksi (reward and punishment). Penanggung jawab dari kekalahan pilgub dan mereka yang kinerjanya buruk harus mau misalnya di dalam kepengurusan DPP Golkar dipindahkan posisinya atau diganti.

"Bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap kekalahan Golkar, maka di DPP Golkar tidak dicalonkan di legislatif," ujarnya.

Namun, DPP belum ada sikap yang jelas, belum ada formulasi kebijakan yang memberi sanksi bagi para pengambil keputusan yang terbukti gagal dalam pilkada.

Tumbangnya calon Golkar dalam pilgub di beberapa daerah, menurutnya, harus jadi peringatan bagi pengurus di tingkat DPP Golkar bahwa apakah kegemilangan partai golkar mulai redup. Makanya jangan tunggu sampai mati, baru tersadar.

Terkait penjaringan capres untuk pemilu 2009, menurut dia, cara terbaik memang dengan konvensi. Namun, harus lebih baik dari pada konvensi tahun 2004, karena saat itu konvensi dilakukan karena kebutuhan pimpinan nasional, ada politik uang, intervensi DPP Partai Golkar.

Namun, saat ini pimpinan Golkar tidak bermasalah, jadi tidak perlu calon alternatif. Murni menjaring pimpinan nasional. Perlu ada aturan dalam konvensi mendatang tidak dikeluarkan uang, bahkan kalau perlu ada komite yang memantau, dan DPP tidak boleh mengarahkan dukungan atau intervensi.

Salam Hangat Bagi Anda Semua
Gbu Olang

Pilpres Terancam Golput Gus Dur Dan Massa Mengambang

Ancaman mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan Golput menyusul ketidakpuasannya atas kekalahannya dalam konflik internal PKB kecil pengaruhnya, tetapi kondisi massa mengambang yang jumlahnya sedemikian banyak yang justru mengancam kualitas pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

"Kalau soal ancaman Golput oleh Gus Dur saya kira tidak besar pengaruhnya. Massa mengambang inilah masalah utama Pilpres 2009 yang harus segera dicarikan solusinya," kata Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) Dr. Bustami Rahman di Pangkalpinang, Sabtu.

Ia menjelaskan, bahwa Golput pada dasarnya sebuah gerakan oleh elit tertentu yang dalam sejarahnya tidak begitu berhasil. Sebagai sebuah gerakan, Goplput berbeda dengan massa mengambang yang jumlahnya cukup banyak.

"Dari hasil survei dan wawancara kami di berbagai daerah termasuk di Provinsi Jawa Timur dengan sasaran sopir taksi, pedagang kecil dan masyarakat umum ternyata mereka termasuk massa mengambang yang tidak memiliki kepentingan apapun soal politik," ujar pakar sosiologi politik itu.

Menurut dia, massa mengambang ini terjadi karena masyarakat sudah lelah dan capek dengan perilaku elit politik yang setelah berkuasa tidak memiliki kepekaan sosial, sehingga masyarakat menanggapi dinamika politik secara setengah sadar.

"Pilpres 2009 akan dilaksanakan dalam kondisi massa mengambang yang setengah sadar ini, sehingga diprediksikan hasil pemilu akan sulit mendapatkan pemimpin berkualitas yang mampu mengatasi permasalahan bangsa," ujarnya.

Menurut Bustami, solusi cerdas yang bisa dilakukan untuk meminimalkan jumlah massa mengambang melalui pembelajaran hakekat demokrasi yang sesuai dengan karakter budaya bangsa Indonesia, hanya saja proses pembelajaran harus berlangsung secara sistematis.

"Dalam konteks ini sistem demokrasi di Indonesia sekarang ini juga perlu dikaji ulang, apakah sudah sesuai dengan karakter dan budaya bangsa sehingga bisa diterima, atau sebaliknya justru tidak sesuai dengan budaya bangsa," demikian Bustami Rahman

Salam Hangat Bagi Anda Semua
Gbu Olang

Muhaimin Tak Mau Islah Dengan Tokoh PKB Tak 'Sealiran'

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menegaskan, pihaknya tidak mau islah dengan lima tokoh PKB yang berseberangan.

"Kami tidak mau islah dengan mereka, karena mereka adalah orang baru tetapi berani mengacak-acak, mengadu domba, memeras, menginjak-injak dan merusak PKB," katanya di sela kunjungannya di Pondok Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, Minggu.

Ia mengatakan, bagi mereka tidak ada pintu islah, karena mereka berniat tidak baik. "Sedangkan bagi tokoh PKB lainnya yang berniat untuk memperbaiki partai ini, pintu islah terbuka lebar," katanya.

Ketika ditanya bagaimana dengan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Muhaimin mengatakan Gus Dur sudah dianggap sebagai orangtua dan sesepuh PKB. "Pendapatnya tetap kami dengar, yang penting partai tidak terganggu," katanya.

Terhadap Gus Dur, kata Muhaimin, pihaknya bisa memaklumi dan tetap menghormati.

Sedangkan ketika ditanya siapa saja lima tokoh PKB itu, ia tidak mau menyebutkannya. Alasan dia, jika disebutkan nama-nama mereka, dikhawatirkan bisa membuka persoalan baru. "Mereka tidak kami hiraukan," kata Muhaimin Iskandar

Salam Hangat Bagi Anda Semua
Gbu Olang

Clinton Siap Kampanye untuk Obama

Mantan presiden Bill Clinton mengatakan Kamis (Jumat WIB) dia siap dan sedia untuk melakukan kampanye bagi calon yang dianggap berpotensi menjadi penghuni mendatang Gedung Putih, Barrack Obama yang mengalahkan istrinya Hillary Clinton dalam persaingan penentuan calon kandidat dari Partai Demokrat.

Ketika ditanya oleh sejumlah wartawan apakah Bill Clinton bersedia untuk melakukan kampanye bagi Obama yang berambisi ingin menjadi Presiden AS berkulit hitam yang pertama, dijawab oleh Bill Clinton: "Tentu kapan saja dia menginginkannya saya selalu siap."

"Jelas dia (Barrack Obama) jauh lebih sibuk dibandingkan saya di panggung politik," kata Bill Clinton.

Bill Clinton mengatakan kepada sejumlah wartawan bahwa ia sudah melakukan percakapan yang cukup panjang dengan Barrack Obama setelah masa penentuan nominasi kandidat presiden dari Partai Demokrat di mana semasa kampanye tersebut mantan presiden yang pernah dua kali menduduki bangku kepresidenan seringkali menyindir senator Obama.

Bill Clinton dan Barrack Obama berbicara pada 30 Juni lalu dalam upaya merapatkan barisan Demokrat, selang tiga hari diumumkannya kekalahan Hillary, yang merupakan penampilan bersama yang pertama kalinya.

Laporan bulan lalu menyebutkan, walaupun Hillary berjanji akan membantu semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita Obama menjadi presiden AS yang berikut, namun dikatakan sebagian pihak Bill masih menyimpan rasa marah dan kecewa atas kekalahan istrinya.

Mantan presiden itu masih dipandang sebagai "hero" oleh sebagian pihak, terutama kelompok kelas akar rumput dan apabila Bill benar-benar ingin membantu maka ia dapat menggunakan pengaruhnya terutama di kalangan kelas pekerja Kulit Putih yang dulunya mendukung Hillary kini dapat diharapkan mau berpindah memberikan dukungan suaranya bagi Obama.

Para tokoh senior Demokrat mengkhawatirkan sejak lama bahwa hubungan yang kurang saling terbuka antara Obama dengan suami istri Clinton justru akan dimanfaatkan oleh calon presiden AS dari Partai Republik, Senator John McCain.

Bill Clinton berada di New York pekan lalu untuk mempromosikan gagasan Yayasannya untuk menurunkan harga obat malaria

Salam Hangat Bagi Anda Semua
Gbu Olang

Walikota & Wakil Walikota Medan di Tahan

Walikota Medan Drs Abdillah Ak MBA secara resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/1) malam sekira pukul 20.45 WIB. KPK akhirnya menahan Abdillah setelah orang nomor satu di Kota Medan itu diperiksa sebagai tersangka selama 12 jam di Gedung KPK, Jakarta, Rabu. Abdillah dibawa ke Rutan Polda Metro Jaya dengan menggunakan mobil tahanan KPK.

Abdillah yang mengenakan pakaian muslim berwarna putih. Sejak keluar dari Gedung KPK hingga memasuki mobil tahanan, Abdillah sama sekali tidak mau berkomentar kepada wartawan.

Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah, menyatakan akibat perbuatan korupsi yang disangkakan kepada Abdillah, negara dirugikan setidaknya Rp29,69 miliar, yaitu Rp3,69 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, dan Rp26 miliar dalam kasus penyalahgunaan APBD Kota Medan periode 2002-2006.

Abdillah, lanjut Chandra, dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Chandra mengatakan tidak tertutup kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut turut dijadikan tersangka.

KPK sudah menerima pengembalian uang dari Ketua DPRD Provinsi Sumut Abdul Wahab Delimunthe sebesar Rp100 juta dan Rp300 juta dari anggota DPRD Sumut, Yulisar Parlagutan Lubis, terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Abdillah.

"Pengembalian uang tidak akan meniadakan tindak pidana, kalau memperingan mungkin," ujarnya.

Dititipkan di Rutan Polda Metro Jaya Selama 20 Hari

Di tempat terpisah juru bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan Abdillah saat ini dititipkan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya selama 20 hari menunggu proses penyelidikan dan penuntutan.

“Saat ini Abdillah sendiri kami titipkan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya selama 20 hari menunggu proses penyelidikan dan penuntutan,” ucap juru bicara KPK saat dikonfirmasi melalui telepon selular tadi malam.

Johan budi menjelaskan, Walikota Medan ditahan terkait kasus dugaan korupsi pendahuluan dana APBD tahun anggaran 2005 senilai Rp10,2 miliar yang digunakan untuk membeli mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2005 dan penyalah gunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2002-2006.

Kasus pengadaan dua mobil pemadam kebakaran berjenis Mitsubishi Morita ML F4 30, masing-masing senilai Rp12 miliar yang dianggarkan dalam APBD tahun 2005. Sedangkan nilai yang dianggarkan oleh Pemko Medan itu lebih tinggi Rp3 miliar dibanding yang dianggarkan oleh Pemprov Sumatera Utara senilai Rp9 miliar. Padahal, mobil yang dibeli oleh Pemprov Sumatera Utara adalah jenis dan spesifikasi yang sama dengan yang dibeli oleh Pemkot Medan.

Keesokan harinya Wakil Walikota Ramli, MM dijemput di ruang kerjanya setelah pukul 15.30 WIB saat pejabat itu baru masuk ke Balaikota Medan. Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya dua petugas KPK tersebut datang ke Balaikota Medan karena sejumlah petugas Satpol PP yang sejak siang berada di pos penjaga itu menolak memberi keterangan.

Namun, berdasarkan pemantauan wartawan sekitar pukul 17.45 WIB empat orang di antaranya Wakil Walikota Medan berikut ajudannya Ansari dan dua penyidik KPK keluar dari Balaikota Medan. Keempatnya masuk ke dalam mobil dinas milik Ramli merk Prado warna biru plat BK2NR itu. Tampak Ramli duduk di antara dua penyidik KPK itu.

Bahkan saat mobil hendak berangkat meninggalkan Balikota menuju Bandara Polonia Medan, Ramli sempat melambaikan tangannya ke petugas Satpol PP. Lima menit kemudian Sekdako Medan Afifuddin Lubis, turun dari ruangan mengantar empat pria berpakaian hitam yang berpenampilan mirip Polisi.

Saat ditanyai wartawan seputar penjemputan Wakil Walikota Medan, Afifuddin hanya bungkam atau tidak bersedia berkomentar terkait hal itu. Menurutnya, yang saat ini bersamanya bukan KPK melainkan Bappenas untuk urusan proyek.

"Itukan orang Bappenas biar program terealisasi," tandasnya.

Sementara mengenai dua orang yang menjemput Ramli yang diduga penyidik KPK, Afifuddin juga mengaku tidak tahu. "Mungkin kawannya," ungkapnya kepada wartawan. Setelah ketiganya mengantar empat pria tersebut petinggi Pemko itu kembali bergegas masuk ke ruangannya di lantai dua gedung balaikota itu.

Berdasarkan pantauan wartawan hingga Maghrib Sekda juga belum turun dari ruangannya.

Sementara itu Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun wartawan di Bandara Polonia Medan, Kamis malam, anggota KPK bersama Dr.Drs Ramli, MM didampingi dua pejabat Pemko Medan beserta ajudannya tiba di Bandara Polonia Medan sejak pukul 18.00 WIB. Keterangan diperoleh, awalnya mereka akan berangkat ke Jakarta menumpang pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 387 sekitar pukul 19.00 WIB. Namun jam keberangkatan tersebut ditunda (delay) hingga pukul 21.00 WIB.

Tampak Lesu

Wakil Walikota Medan, Ramli tampak tertunduk lesu ketika petugas KPK mengapitnya menuju tangga pesawat di Bandara Polonia Medan. Menurut pengamatan Antara, Kamis (3/1) malam, wajah orang nomor dua di Kota Medan itu juga tampak pucat ketika petugas KPK hendak membawanya untuk diperiksa di Jakarta.

Mengenakan jaket kulit berwarna coklat dengan celana hitam warna gelap, ia hanya bisa "manut" ketika petugas KPK mengajaknya keluar dari "Toba Lounge" di lantai dua ruang tunggu keberangkatan VIP di bandara itu. Wartawan yang datang menyerbu Bandara Polonia tidak bisa memperoleh komentar apapun dari Ramli karena tidak diperbolehkan mendekat.

Selain bersama enam orang petugas KPK, pada kesempatan di Bandara Polonia Medan itu Ramli juga tampak didampingi oleh sejumlah orang dekatnya. Ramli bersama Walikota Medan Abdillah sebelumnya telah ditetapkan KPK Sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan APBD Kota Medan tahun 2002-2006.

Tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Abdillah dan Ramli diduga telah merugikan negara hingga Rp29,69 miliar, terdiri atas Rp3,69 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan Rp26 miliar dalam kasus penyalahgunaan APBD Kota Medan periode 2002-2006.

Abdillah dan Ramli dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Ramli yang sedianya diperiksa KPK bersamaan dengan pemeriksaan Abdillah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, sehingga KPK harus menjemput paksa dirinya ke Kantor Walikota Medan, Kamis (3/1) sore.

Kasus dugaan korupsi APBD yang melibatkan Abdillah dan Ramli termasuk dalam kasus dugaan korupsi tukar guling 19 aset milik Pemerintah Kota Medan yang dilepas kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah dari harga yang wajar.

Abdillah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran sejak Juli 2007, sementara bersama Ramli juga ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus penyalahgunaan APBD Kota Medan periode 2002-2006 sejak November 2007

Penyalahgunaan APBD

Johan Budi menambahkan Kasus penyalahgunaan APBD Pemkot Medan yang ditangani KPK di antaranya adalah dugaan korupsi tukar guling 19 aset milik pemerintah kota Medan yang dilepas ke pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah dari harga yang wajar.

19 aset yang ditukar guling itu di antaranya kebun binatang seluas 2,9 hektar senilai Rp26,946 miliar, Balai Benih Dinas Perikanan dan Kelautan seluas 1,7 hektar senilai Rp769 juta dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan seluas 2.067 meter persegi senilai Rp3,461 miliar, dan SDN 060900 seluas satu hektar .

Nilai tukar guling itu ditetapkan nilainya oleh tim pengkajian penggunausahaan dan pelepasan hak atas tanah dan bangunan senilai Rp26,946 miliar, yaitu tanah senilai Rp25,6 miliar dan bangunan Rp1,346 miliar.

Jumlah aset tetap yang seharusnya disajikan dalam neraca 2005 adalah saldo hasil penilaian ditambah pengadaan 2004 dan 2005 serta penerimaan atau pengurangan hak atas tanah dan bangunan yang seluruhnya sebesar Rp4,741 triliun. Namun yang dibukukan hanya senilai Rp4,707 triliun sehingga terdapat kekurangan yang dilaporkan sebesar Rp33,784 miliar.

Salam Hangat Bagi Anda
Semua Gbu Olang